Satu rekor baru terpecahkan di Indonesia dan tampaknya layak masuk Guinnes Book of World Records. Partai Demokrat mampu mencatatkan kemenangan 300%.
Kenapa menjadi rekor? Karena inilah pertama kalinya sebuah partai politik (parpol) dalam sistem multipartai yang bersaing dengan 43 parpol lain bisa mendongkrak kemenangan 300%. Kejadian mencolok mata ini secara politik umumnya terjadi, pertama, pada rezim totaliter seperti Golkar yang meraih 70-80% suara di masa Soeharto-Orde Baru karena tak ada pilihan lain dan pemilih ketakutan secara fisik dan psikologis untuk menentangnya.
Kedua, pada pemilu cacat, yang dipenuhi kecurangan kasatmata seperti pada Pemilu 1986 di Filipina yang mengantarkan Ferdinand Marcos ke kursi presiden sekaligus mengantarkannya ke akhir kekuasaan digulingkan people power rakyat Filipina. Tentu menarik untuk membedah kenapa akhirnya Partai Demokrat bisa meraih kemenangan 300% dalam lingkup yang katanya demokratis ini?
Operasi Berjuang: BLT
Beras, baju, dan uang (ber-juang) merupakan variabel penentu untuk memilih pada pemilu legislatif 9 April maupun pemilu presiden 8 Juli nanti. Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan sumber utama mengalirnya “beras, baju, dan uang” yang dibalas penerimanya dengan suara spektakuler hampir 300% kenaikan pemilih Partai Demokrat, dari 7,45% (2004) ke 20,4% (2009).
Tentu BLT ini bukan money politics dan bukan pelanggaran pemilu karena merupakan program pemerintah yang dengan lihai diberikan sebelum dan pada saat kampanye pemilu legislatif berlangsung. Kebijakan populis menjadi keuntungan pihak incumbent. Mengapa pengaruh BLT ini begitu hebatnya terhadap perolehan Partai Demokrat? Karena total penerima BLT sejumlah 19,12 juta rumah tangga atau kepala keluarga (KK) atau sekitar 80 juta-100 juta orang.
Ambil saja setengahnya adalah pemilih pada Pemilu 2009, maka potensi pemilih Partai Demokrat adalah 40-50 juta pemilih. Adapun total dana yang digelontorkan adalah Rp14,17 triliun. Operasi BLT dilakukan di seluruh Indonesia. Beberapa provinsi berikut menjadi pusat gelontoran BLT yang juga menjadi sumber dukungan Partai Demokrat, yaitu Jawa Timur (3.236.680 KK), Jawa Tengah (3.190.988 KK), Jawa Barat (2.905.234 KK), Sumatera Utara (944.972 KK), Lampung (785.059 KK), Banten (702.049 KK), Sumatera Selatan (683.181 KK), Nusa Tenggara Timur (623.137 KK), Sulawesi Selatan (594.966 KK), dan Nusa Tenggara Barat (576.605 KK).
Kemiskinan absolut dan ketimpangan sosial menjadi ukuran berhasilnya operasi BLT. Pemerintah menjadi sosok Sinterklas. Sosok Sinterklas ini menjadikan si miskin tetaplah miskin tanpa menyadari bahwa kewajiban pemerintah bukan menjadi Sinterklas Agung dan Sinterklas Abadi, tetapi wajib melindungi dan menjamin hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali.
Manfaat Kemiskinan
Bila ada 125,6 juta orang ditambah dengan 9.427.600 pengangguran sebagai warga negara kelas dua, lalu siapa warga negara kelas satu secara sosial-ekonomi, tentu juga secara politik? Sepanjang empat tahun terakhir (2002-2006), 40% warga negara kelas dua hanya menguasai pendapatan nasional sekitar 20,92% (2002), 20,57% (2003), 20,80% (2004), 18,81% (2005), dan 19,75% (2006). Sementara 20% warga negara kelas satu menguasai pendapatan nasional sekitar 42,19% (2002), 42,33% (2003), 42,07% (2004), 44,78% (2005) dan 42,15% (2006) (Income Distribution by Classification, World Bank, BPS, 2002-2006).
Siapakah yang dipilih para kaum miskin ini? Anehnya si miskin ini meletakkan harapan hidupnya kepada orang-orang yang menduduki posisi terkaya di Indonesia ataupun pada calon legislatif dan calon presiden pilihan orang-orang paling kaya tersebut. Di puncak orang-orang terkaya Indonesia misalnya ada 40 konglomerat nilai kekayaan mereka USD40,1 miliar atau rata-rata USD1 miliar (Forbes Asia 2007, dan Tempo 18 Mei 2008), termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla di urutan 30 dengan kekayaan USD230 juta dan iparnya, Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud dengan kekayaan USD340 juta.
Tentu yang bertengger di puncak adalah keluarga Aburizal Bakrie (Menko Kesejahteraan Rakyat) sebesar USD5,4 miliar. Bahkan Globe Asia (Mei 2008) menobatkannya terkaya nomor satu di Asia Tenggara dengan nilai USD9,2 miliar, jauh di atas Robert Kuok (Malaysia) dengan USD7,6 miliar dan Ng Teng Pong (Singapura) USD6,7 miliar.
Demokrasi Masih dalam Bahaya
Selain memanfaatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial, peluang lain juga berasal dari kelas menengah dan profesional yang bersikap risk-averse (menolak risiko) yang secara psikologis akan memilih kondisi yang dikenalnya, yang dapat memberikan keuntungan walaupun kecil, daripada mengambil risiko mencari keuntungan lebih besar dari kondisi yang tak dikenalnya.
Ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian kita dalam menilai demokrasi dan pelaksanaan pemilu di negeri ini dan salah satunya adalah posisi militer (TNI). Prof Bilver Singh ilmuwan dari National University of Singapore menunjukkan sesungguhnya TNI berpotensi “bermain politik” karena sejumlah alasan:
(1) peremajaan struktur teritorial TNI; (2) mantan TNI sebagai partisipan dan kompetitor pemilu; (3) kontinuitas daerah konflik di Papua (versus Organisasi Papua Merdeka) dan Aceh (versus Partai Aceh) atas nama NKRI dan Pancasila; (4) tradisi lama dan insting psikologis aktif secara politik untuk menyelamatkan negara; (5) kegagalan sipil untuk memenuhi kepentingan TNI sebagai lembaga dan korps seperti anggaran minimal, kesejahteraan prajurit, fasilitas, perlengkapan, dan pelatihan yang buruk, cara berpikir sipil dan petinggi tentara yang belum berubah.
Bahkan Singh menegaskan potensi bermain politik polisi lebih tinggi daripada TNI. Sejumlah alasannya karena polisi (1) berada di garis depan penegakan hukum dan aturan; (2) pendatang baru yang sedang menegakkan posisi ekonomi dan politik; (3) langsung di bawah Presiden, bukan Mendagri seperti umumnya praktik di negara lain; (4) pemain otonom di daerah dan mudah terseret ke dalam kontroversi politik; (5) “politicking” pada pilkada Jatim berpotensi juga terjadi pada Pemilu 2009.
Yang paling menyesakkan tentu juga karena adanya daftar pemilih tetap (DPT) busuk yang hampir merata secara nasional. DPT ini menggelembung sekaligus menggembos yang dapat menguntungkan pihak dan parpol tertentu. Untuk DPT, KPU yang menjadi penyelenggara pemilu harus bertanggung jawab sehingga Pemilu Legislatif 2009 cacat. Konsekuensinya, ketidakmampuan KPU ini mesti diganjar dengan pemberhentian oleh presiden sesuai UU No.22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
Bila KPU dipertahankan, DPT busuk akan membayangi Pemilu Presiden, demokrasi kita, dan kepresidenan SBY sepanjang masa: DPT busuk, pemilu busuk, dan KPU busuk. Saya meyakini pelajaran terbesar untuk masa depan demokrasi kita adalah bila hak-hak dasar demokrasi seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya the only game in town menjadi way of life di Indonesia melalui pendidikan demokrasi yang konsisten dan berkelanjutan berbasis pada hak-hak dasar.
